Rakerda Gubernur dan Bupati/Walikota Dibuka Wamendagri Sampaikan 3 Isu Strategis Papua

Penulis : Humas Pro_Biak | Tanggal Publish : 18 April 2023

BUPATI Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd diberi kesempatan menyampaikan ucapan selamat datang pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur bersama Bupati/Wali Kota se-Papua, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Papua dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Se-Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan tahun 2023 , di Swisbell Hotel, Ka,is (13/04/2023).

Ucapan selamat datang itu disampaikan langsung ke pada Wamendagri, Kepala LAN RI, Perwakilan Polda Papua, Perwakilan Kodam XVII/Cend, Plh Gubernur Papua, Plh Sekda Provinsi Papua, Kepala Kantor Pos Provinsi Papua, PJ Gubernur Papua Tengah, PJ Gubernur Papua Selatan, PJ Gubernur Papua Pegunungan, para bupati/walikota se Provinsi Papua dan para bupati/walikota.

"Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor kami menyampaikan selamat datang di Biak, kiranya kegiatan yang dilaksanakan dapat menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Sebagai pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin tanah Papua, kiranya juga dapat mewujudkan sebuah komitmen untuk mewujudkan sebuah perubahan di tanah Papua," ucap Bupati

“Lewat Musrembang LKPD kali ini, bupati berharap kepada seluruh pimpinan daerah agar program yang di bahas dalam musrembang harus berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Renja, bukan berdasarkan keinginan dan kemauan politik,” lanjutnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta supaya program beasiswa terhadap anak-anak Papua yang telah berjalan selama ini tetap berlanjut menyusul adanya pembentukan provinsi baru di wilayah Papua.

Untuk itu, maka pendataan dan singkronisasi terhadap penerimaan beasiswa tetap menjadi perhatian serius dari Provinsi Papua dan tiga provinsi baru dimekarkan (Papua Pengunungan Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan).

Hal itu disampaikan Wempi Wetipo saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur bersama Bupati/Wali Kota se-Papua, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Papua dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN Se-Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pengunungan tahun 2023 , di Swisbell Hotel, Ka,is (13/04/2023).

“Pendataan dan sinkronisasi penerimaan beasiswa pendidikan yang harus dilakukan antara Pemerintah Provinsi Papua dan tiga provinsi pemekaran. Program afirmasi pendidikan harus tetap dijaga konsistentinya dalam masa transisi, dan Pemerintah Provinsi Papua bertanggung jawab menyukseskan masa transisi program kebijakan afirmasi Pendidikan ini,” imbuhnya.

Wamen mengatakan, bahwa telah berkomunikasi dengan Plh. Gubernur Papua terkait dengan kelanjutan beasiswa dimaksud. Menurutnya, dari komunikasi itu Plh. Gubernur telah menyanggupi untuk menutupi kekurangan biaya bagi mahasiswa asal Papua yang studi di luar negeri.

“Jadi saya juga telah minta Penjabat Gubernur di tiga DOB hasil pemekaran, untuk ikut membiayai anak-anak kita sampai tahun yang akan datang. Para Penjabat Gubernur di tiga hasil pemekaran dari Provinsi Papua ini juga menyanggupi untuk menindaklanjuti arahan kami untuk pastikan supaya anak-anak kita yang sekolah di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Wempi Wetipo menyampaikan tiga isu strategis yang menjadi perhatian dibahas dalam Rakerda dan Musrenbangda Pemerintah Provinsi Papua tahun 2023. Ketiga isu dimaksud antara lain; pertama hal yang terkait penyelenggaraan pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Pemilukada 2024.

Poin kedua, terkait pengisiaan perangkat Anggota DPR Papua dan DPR Kabupaten/Kota lewat unsur Orang Asli Papua (OAP). Pengisian anggota DPRP/DPRD Kabupaten atau Kota dimaksud sebagaimana diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

“Kalau dulu pengangkatan OAP dalam kursi Anggota DPR lewat jalur UU Otsus hanya di tingkat provinsi, maka tahun 2024 nanti juga berlaku pada tingkat kabupaten dan kota,” tandasnya.

Sementara pada poin ketiga, mantan Bupati Kabupaten Jayawijaya itu juga menginstruksikan Gubernur Papua dan Penjabat Gubernur tiga Provinsi DOB yang baru dimekarkan untuk mengatur peralihan pengelolaan ASN, termasuk me gatur dengan baik penyerahan aset dan hal-hal lainnya sesuai dengan mekanisme.

“Saya juga minta Pj Gubernur di tiga DOB hasil pemekaran dari Provinsi Papua untuk ikut bertanggungjawab membiayai anak-anak kita mulai dari 2023 sampai tahun yang akan datang. Dan para Pj Gubernur menyanggupi untuk menindaklanjuti arahan kami untuk pastikan supaya anak-anak kita yang sekolah di dalam maupun luar negeri, untuk supaya mereka bisa kembali memimpin tanah Papua menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Terkait dengan Musrenbang, Wamen juga mengatakan, Musrenbang idealnya menggunakan pendekatan komunikasi bottom up dari stakeholders pembangunan non-pemerintah dan komunikasi top down pemerintah daerah.

"Pelaksanaan Musrenbang minimal harus mampu menjawab dua hal fundamental, pertama melalui musrenbang terjadi sinergitas dan harmonisasi program dan kebijakan dengan dokumen perencanaan sesuai dengan arah kebijakan afirmatif dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan-gagasan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan nasional," pesannya.

Lebih lanjut dikatakan, hasil akhir Musrenbang diharapkan menginterpretasikan dan mewakili langkah-langkah pemetaan dan pengembangan sumber daya alam dan manusia di Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dikatakan, Kemendagri berkomitmen dan secara aktif akan melakukan asistensi dan supervisi kepada 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua, untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Otonomi Khusus menjadi lebih baik dan memastikan tersedianya ruang bagi Orang Asli Papua untuk terlibat secara aktif dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian sampai ke level distrik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekedar diketahui acara Rakerda, Musrenbang tahun 2023 dan Rapat Koordinasi Pengembangan Komptensi ASN itu dihadiri langsung oleh Plh. Gubernur Papua, masing-masing perwakilan Pj. Gubernur ketiga provinsi yang baru dimekarkan, para bupati, Forkompinda Papua dan sejumlah peserta serta undangan lainnya.

Sedangkan Plh Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE., MM mengatakan, bahwa bersamaan dengan pelaksanaan Rakerda, Pemerintah Provinsi Papua juga menyelenggarakan Musrembang Provinsi untuk memadukan program dan kegiatan serta penganggaran untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Disampaikan juga bahwa, dalam rangka pengembangan Kompetensi ASN, Pemerintah Provinsi Papua melakukan Rapat Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/Kota dan Pemerintah di 3 (tiga) DOB

"Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan koordinasi dan kolaborasi yang intens dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara beserta Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, guna meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mampu menjawab tantangan Birokrasi di Era Globalisasi," terangnya

Hal ini dibuktikan dengan terakreditasinya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Wilayah Regional Papua yang telah mandiri dan mampu diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Papua.

"Saya berharap agar peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan," harapnya(**/HUMASPRO BIAK)